Populer: Manfaat Tapera bagi Para Peserta yang Sudah Punya Rumah

Manfaat Tapera bagi Para Peserta yang Sudah Punya Rumah

Manfaat Tapera – Berita mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera), memenuhi kanal Properti Kompas.com pada Jumat (5/6/2020).

Salah satunya mengenai manfaat Tapera bagi peserta. Komisioner BP Tapera Adi Setianto menuturkan, penyelenggaraan Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan asas gotong royong.

Bagi peserta yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu berpenghasilan maksimal Rp 8 juta dan belum memiliki rumah, berhak mengajukan manfaat pembiayaan perumahan dengan bunga murah dengan menggunakan skema KPR.

Manfaat ini dapat diajukan oleh peserta yang memenuhi kriteria. Sementara bagi peserta non-MBR, dapat mengambil simpanan berikut hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tidak Mendengarkan Kritik

Kemudian bagi MBR yang sudah memiliki rumah, Adi mengatakan, peserta dapat memanfaatkan dana Tapera untuk membiayai renovasi rumah atau mendirikan hunian di lahan milik sendiri.

Berikut tautan berita selengkapnya:

Berita selanjutnya adalah penutupan permanen toko yang berusia 118 tahun. Setelah beroperasi lebih dari satu abad, perusahaan JC Penney, resmi menyatakan bangkrut.

Perusahaan ini terpaksa mengibarkan “bendera putih” ditandai dengan penutupan 154 toko di 20 negara bagian di Amerika Serikat.

Penutupan permanen toko tersebut akan dilakukan secara serentak mulai Jumat (12/6/2020) mendatang, berikut berita selengkapnya:

Artikel populer lainnya mengenai salah satu bank yang dimungkinkan untuk menjadi bank yang diandalkan dalam implementasi program Tapera adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk ( BTN).

Direktur Keuangan Tresuri dan Strategi BTN Nixon LP Napitupulu, dengan ditekennya PP Tapera, operasional BP Tapera akan menjadi lebih jelas. Nixon tak menampik kalau BTN dipastikan akan menjadi bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka mengimplentasikan Tapera.

Meski begitu, masih ada beberapa aturan selanjutnya yang perlu ditetapkan. Misalnya, Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur mengenai tarif, biaya, potongan, gaji dan aturan lain yang bersifat teknis.

Sumber: Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *