Pelaku Bisnis Seks Gugat Pemerintah Jepang

Tak Dapat Insentif Corona, Pelaku Bisnis Seks Gugat Pemerintah Jepang

Pelaku Bisnis Seks Gugat Pemerintah Jepang – Para operator bisnis prostitusi di Jepang ramai-ramai protes ke pemerintahnya karena dikeluarkan dari progran bantuan uang tunai akibat terdampak Corona atau kalau di Indonesia BLT UMKM.

Pelaku bisnis seks di Jepang mengajukan gugatan ke pemerintah pada akhir September 2020 lalu, karena tidak mendapatkan insentif keuangan selama pandemik COVID-19. Gugatan hukum disampaikan oleh perempuan yang mengelola bisnis seks yang beroperasi di daerah Kansai, ke Pengadilan Distrik Tokyo.

Laman amorvacui.org, Senin melaporkan, melalui pengacaranya perempuan itu menuntut pemerintah agar memberikan insentif seperti yang diterima oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya di Negeri Sakura.

Dikutip dari harian Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), dalam skema insentif yang dipaparkan oleh Pemerintah Jepang, UMKM diberi bantuan keuangan senilai US$19 ribu atau setara Rp280,3 juta. Itu belum termasuk bantuan untuk menyewa tempat bagi para pelaku UMKM.

Namun, pelaku industri seks tidak dimasukkan ke dalam skema bantuan tersebut. “Menurut saya, kebijakan itu bersikap diskriminatif,” ungkap perempuan yang mengelola bisnis seks tersebut tanpa bersedia menyebut identitasnya kepada Japan Times.

Perempuan itu enggan mengungkap identitas lantaran khawatir akan keselamatannya. Sebab, sebagian besar publik di Jepang memandang sebelah mata industri tersebut meski mereka diberi izin untuk beroperasi.

Mengapa Pemerintah Jepang tidak memasukkan industri seks dalam skema bantuan pandemik? Padahal, mereka juga terkena dampaknya.

Tidak Berlaku Bagi Usaha Prostitusi atau Industri Seks

Industri seks di Jepang bernilai US$24 miliar

Seorang pekerja seks di Jepang yang menyebut dirinya bernama Mika, mengaku khawatir tidak bisa lagi bertahan hidup. Sebelum pandemik, ia biasanya melayani tiga hingga empat klien per hari. Namun, di saat sebagian besar warga memilih tetap diam di rumah, ia kehilangan klien dan uang untuk bertahan hidup.

Tanpa pemasukan sama sekali, Mika akhirnya meminjam uang dari berbagai koleganya. Ia juga mencoba melamar berbagai pekerjaan tetapi saat pandemik tidak ada yang bersedia menerima. Dalam posisi saat ini, ia tidak mampu membayar uang sewa apartemen atau membeli kebutuhan dasar. Belum lagi utang yang menumpuk dan menunggu tenggat waktu untuk dibayar.

Pelaku bisnis seks menuntut pemerintah memberikan insentif dan kompensasi karena telah diperlakukan diskriminatif

Perempuan yang mengelola bisnis esek-esek itu menggandeng pengacara dan penasihat keuangan Recruit Co. and Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC. Kedua perusahaan itu akan membantu dalam proses pencatatan nominal bantuan yang seharusnya diterima para pelaku industri seks di Negeri Sakura.

Menurut keterangan sang pengacara, akibat pandemik COVID-19, kliennya telah menutup sementara bisnisnya pada pertengahan April dan akhir Mei. Kliennya, kata sang pengacara, mengikuti ketentuan yang diwajibkan oleh otoritas setempat untuk mencegah meluasnya pandemik COVID-19.

Alhasil, pemasukan dari bisnisnya menurun drastis sebanyak 80 persen di bulan April dan 70 persen pada Mei. Angka pemasukan berkurang bila dibandingkan pada 2019.

Warga Jepang sempat protes uang pajaknya digunakan untuk menyokong pekerja seks

Pemerintah Jepang menerapkan beragam panduan bagi pekerja seks yang ingin mendapat bantuan keuangan. Beberapa persyaratan di antaranya mereka harus berada di rumah untuk menjaga anak-anaknya selama sekolah ditutup.

Pekerja seks juga bisa mengajukan bantuan keuangan kepada pemerintah lantaran kehilangan pemasukan gara-gara pandemik COVID-19. Namun, pada praktiknya tidak semua bisa mengajukan bantuan keuangan ini.