DKI Jakarta Pangkas Subsidi untuk MRT

DKI Jakarta Pangkas Subsidi untuk MRT

DKI Jakarta Pangkas Subsidi untuk MRT. PT.MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan Pemerintah DKI Jakarta akan mengurangi subsidi untuk mereka pada tahun ini. Diretur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan dengan pemangkasan ini, subsidi yang akan digelontorkan kepada perusahaannya hanya sekitar Rp700 miliar.

“Memang kemarin kami tanda-tanganinya sedikit terlambat. Itu dikarenakan PSO mengcover operasi MRT baik pemeliharaan sarana maupun prasarana dari Januari sampai Desember 2020 mendatang. Memang nilainya sangat turun dari total 825 miliar, kemarin sekitar 700-an miliar,” ujarnya di Sudirman, Jakarta Pusat, hari Rabu.

Jumlah itu sudah sangat meningkat dibanding pada tahun 2019 yang hanya berkisar Rp.672 miliar. Namun itu belum termasuk dengan hutang subisidi yang perlu dibayar Pemprov pada tahun 2020. Namun proyeksi anggaran dalam KUA-PPAS tersebut kembali dipangkas menjadi Rp.825 miliar.

Meski telah terjadi pemangkasan subsidi, William memastikan bahwa tidak akan mengerek tarif tiket MRT. Karena pasalnya, tingkat okupansi penumpang sudah sangat turun drastis selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia juga sangat yakin okupansi penumpang akan kembali meningkat didalam kisaran 65 ribu orang per hari seiring dengan dilonggarkannya PSBB di Jakarta dan beroperasi normalnya perkantoran di sepanjang Sudirman-Thamrin.

Penumpang MRT Anjlok 94,11 Persen karena Corona

“Sekarang saya sudah mengecek 17 ribu penumpang sehari, sudah lumayan naik, saya kira disini kami cukup optimis karena ini akan sampai ke 60-65 ribu per hari dalam berapa bulan ke depan,” imbuhnya.

Meski demikian, pemangkasan subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta kemungkinan masih bisa berubah bergantung seberapa kuat APBD DKI menambal selisih biaya tiket dan operasional kereta tersebut. Wiliam mengatakan nilai subsidi bisa berkurang atau bahkan bertambah nantinya.

Sebagai tambahan informasi pada Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan PSO MRT Jakarta sebesar Rp.948,59 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Ia sudah mencatat semenjak kebijakan itu diterapkan jumlah penumpang MRT yang awal Januari 2020 masih bisa mencapai 85 ribu per hari, turun tinggal menjadi 5 ribu sebesar 94,11 persen pada pertengahan April 2020.

Padahal, tahun ini MRT menargetkan agar okupansi penumpang mencapai 100 ribu orang per hari. Kami akan tetap beroperasi dari tarif Rp3 ribu untuk jarak terdekat, sampai Rp14 ribu untuk jarak jauh,” ucap William.

Adapun untuk menambal kekurangan dari selisih biaya operasional ketika penumpang sudah mulai mencapai target okupansi 100 ribu orang per hari, William mengatakan bakal mengandalkan pendapat dari non fairbox.

“Sudah ada dukungan dari pemerintah setempat kepada MRT Jakarta. Pemerintah akan tetap memberikan subsidi walaupun jumlahnya akan tergantung dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah tersebut. Tapi kami juga akan mencari pendanaan lain, termasuk pendanaan non fairbox,” terang William Sabandar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *