Akun Twitter Halte HI, Bisnis Jack Ma Diincar 

Jokowi Respons Demo, Akun Twitter Halte HI, Bisnis Jack Ma Diincar

Akun Twitter Halte HI, Bisnis Jack Ma Diincar – Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR gagal memberikan informasi yang tepat terkait omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

Setelah memilih meninggalkan Jakarta sehari menjelang demonstrasi besar-besaran yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya memberikan respons. Jokowi bahkan mengungkap pemicu demo yang berujung aksi anarki di beberapa tempat.

Respons Jokowi ini menarik perhatian pembaca athleticfieldmarker.com, Jumat. Begitu pula dengan kelanjutan demo Kamis kemarin, seperti munculnya akun satir terkait pembakaran halte bus TransJakarta. Juga soal upaya pemerintah menggenjot pendapatan dari segala lini, termasuk memajaki bisnis-bisnis milik konglomerat dunia seperti Jack Ma dan Bill Gates.

IDI prediksi klaster demo bakal picu lonjakan kasus COVID-19

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Dr M. Adib Khumaidi, menjelaskan unjuk rasa yang melibatkan banyak orang berpotensi menularkan virus corona.

“Peristiwa tersebut mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik namun juga tidak mengenakan masker,” kata Adib.

Nadiem tegaskan bimbel tak berguna untuk asesmen nasional

Kabar gembira buat siswa didik yang akan mengikuti proses asesmen nasional di 2021. Mendikbud Nadiem Makarim bilang, untuk ikut asesmen nasional, siswa tidak memerlukan lagi bimbingan belajar khusus seperti yang lazim dilakukan menghadapi ujian nasional.

Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berua input, proses dan hasil.

Sri Mulyani pungut pajak bisnis milik Jack Ma hingga Bill Gates mulai 1 November

Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menambah daftar perusahaan global yang dipungut pajaknya atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Bisnis milik pendiri Alibaba, Jack Ma, hingga pendiri Microsoft, Bill Gates, tak luput dari incaran pajak.  Mulai 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

Jokowi tantang yang menolak Omnibus Law ajukan gugatan ke MK

Presiden Jokowi merespons penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, apabila masih ada pihak yang menolak, maka bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia. Memang menganjurkan agar jika ada pihak yang tidak puas dengan suatu UU, maka bisa ajukan materi ke MK.

Muncul akun twitter Halte Bundaran HI yang curhat usai dibakar demonstran

Demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Kamis kemarin masih berlangsung hingga malam hari. Dalam unjuk rasa ini, massa membakar fasilitas umum, salah satunya halte TransJakarta.

Belum 24 jam, ulah warganet sudah viral di media sosial Twitter. Akun yang mengatasnamakan Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) mendadak muncul.